Juru bicara lembaga peradilan menguraikan tujuan dan manfaat yang diklaim dari undang-undang pendaftaran properti
Juru bicara lembaga peradilan Kazemi mengatakan undang-undang yang mewajibkan pendaftaran resmi transaksi properti bertujuan mengurangi sengketa properti, melindungi hak masyarakat, serta memerangi korupsi dan pencucian uang. Ia menyebut tiga pencapaian utama: memperkuat keabsahan dokumen resmi, menyederhanakan dan mempercepat transaksi melalui penelusuran daring, serta menghilangkan hambatan dalam penerbitan akta properti, termasuk untuk lahan pertanian.